Dexop.com – Xiaomi secara tegas membantah tudingan memiliki hubungan dengan militer China setelah sekelompok anggota parlemen Amerika Serikat mendesak Pentagon untuk memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar perusahaan yang diduga terafiliasi dengan militer China.
Dalam pernyataan resminya pada Selasa (23/12), Xiaomi menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya bergerak di sektor produk konsumen sipil dan komersial, serta tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan entitas militer China.
“Xiaomi bukan perusahaan militer China dan tidak berafiliasi dengan organisasi militer mana pun. Kami selalu dan akan terus menjadi perusahaan produk konsumen,” tegas Xiaomi dalam pernyataan tertulisnya.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas desakan sembilan anggota parlemen Partai Republik AS yang meminta Departemen Pertahanan AS (DoD) menambahkan lebih dari selusin perusahaan teknologi China ke dalam daftar 1260H, yang mencakup entitas yang diduga mendukung strategi Military-Civil Fusion Beijing.
Apa Itu Daftar 1260H Pentagon?
Daftar 1260H merupakan daftar resmi Departemen Pertahanan AS yang berisi perusahaan yang dianggap memiliki hubungan dengan militer China. Daftar ini diwajibkan oleh National Defense Authorization Act (NDAA) 2021 dan berfungsi sebagai peringatan bagi institusi pemerintah AS dan mitra bisnis terkait potensi risiko keamanan nasional.
Masuknya sebuah perusahaan ke daftar 1260H tidak otomatis memicu sanksi perdagangan langsung, namun kerap menjadi pintu awal pembatasan bisnis, pemutusan kerja sama teknologi, hingga larangan akses pasar AS.
Xiaomi menilai tidak ada dasar hukum maupun faktual untuk memasukkan perusahaan ke dalam daftar tersebut.
“Tidak ada justifikasi yang sah untuk mencantumkan Xiaomi ke dalam daftar 1260H,” lanjut pernyataan perusahaan.
Bayang-bayang Kasus Huawei dan Dampak Nyata Sanksi AS
Respons cepat Xiaomi tidak terlepas dari preseden pahit yang dialami Huawei. Sejak masuk daftar hitam AS pada 2019, Huawei kehilangan akses ke Google Mobile Services (GMS), teknologi semikonduktor AS, dan sebagian besar pasar globalnya.
Meski Huawei kemudian mengembangkan HarmonyOS dan chipset internal, perusahaan itu kini sangat bergantung pada pasar domestik China. Pangsa pasar global Huawei menyusut drastis, terutama di Eropa dan Amerika.
Xiaomi tampaknya tidak ingin mengulangi skenario serupa.
Sebagai vendor smartphone terbesar kedua di dunia, Xiaomi memiliki kepentingan besar di pasar global, termasuk Eropa, Asia Tenggara, India, dan Amerika Latin. Masuk ke daftar 1260H berpotensi menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok, mitra teknologi, dan kepercayaan investor.
Bukan Kali Pertama Xiaomi Hadapi Tuduhan Serupa
Ini bukan pertama kalinya Xiaomi berurusan dengan isu sensitif terkait AS. Pada awal 2021, perusahaan sempat dimasukkan ke dalam daftar Chinese Communist Military Company (CCMC) oleh DoD.
Namun Xiaomi menggugat keputusan tersebut di pengadilan AS dan memenangkan perkara. Pemerintah AS akhirnya mencabut status tersebut, dan daftar CCMC kemudian dihapus serta digantikan oleh mekanisme 1260H.
Pengalaman itu tampaknya membuat Xiaomi kini lebih sigap dan terbuka dalam merespons tekanan geopolitik.
Isu Meluas ke Perusahaan Teknologi China Lain
Surat para anggota parlemen AS tidak hanya menyebut Xiaomi. Perusahaan lain yang ikut disorot antara lain startup AI DeepSeek, produsen robot humanoid Unitree, hingga perusahaan di sektor bioteknologi, layar, manufaktur semikonduktor, dan AI terintegrasi.
Beberapa perusahaan China sebelumnya bahkan telah menggugat DoD atas pencantuman nama mereka dalam daftar 1260H, termasuk DJI, produsen drone terbesar dunia. Akibat kebijakan AS, DJI kehilangan akses ke pasar Amerika meski sebelumnya menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar drone konsumen di negara tersebut.
Tarik Ulur Teknologi dan Geopolitik
Kasus Xiaomi menegaskan bahwa persaingan teknologi global kini tidak lagi murni soal produk dan inovasi, tetapi juga politik, keamanan nasional, dan geopolitik.
Bagi Xiaomi, menjaga posisi sebagai perusahaan teknologi konsumen global berarti harus terus meyakinkan regulator internasional bahwa operasionalnya murni sipil, transparan, dan independen dari kepentingan militer negara asalnya.
Sejauh ini, belum ada keputusan resmi dari Pentagon terkait desakan anggota parlemen tersebut. Namun sikap terbuka dan respons cepat Xiaomi menjadi sinyal kuat bahwa perusahaan berupaya menjaga reputasi globalnya sekaligus menghindari risiko sanksi yang dapat berdampak besar pada bisnis internasionalnya.
Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan arah hubungan antara perusahaan teknologi China dan regulator Amerika Serikat di tengah eskalasi persaingan global.
